Monday, 22 September 2014
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Logo logo-tengah logokpptmuter4

Home Bidang Tata Ruang Izin Prinsip Lokasi

Izin Prinsip Lokasi (IPL)

Dasar Hukum

  1. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 5 Tahun 1973 tentang Ketentuan Mengenai Tata Kerja Pemberian Hak Atas Tanah;
  2. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat No. 30 Tahun 2005 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Manggarai Barat;

Maksud atau Tujuan

Memberikan kewenangan untuk menguasai tanah/lahan sesuai dengan arahan rencana tata ruang dan terciptanya penertiban lokasi bangunan dalam Wilayah Kabupaten Manggarai Barat berdasarkan rencana tata ruang wilayah Kabupaten Manggarai Barat.

Sasaran atau Objek

Permukiman, perumahan, perhotelan, pertokoan, bangunan umum (kesesuaiannya dengan Rencana Umum Tata Ruang).

Persyaratan

  1. Surat permohonan kepada Bupati Cq Kepala KPPT Kab. Manggarai Barat
  2. Surat keterangan kepemilikan tanah dari desa, 1 (satu) rangkap
  3. Surat keterangan / rekomendasi dari camat setempat, 1 (satu) rangkap
  4. Foto Copy KTP
  5. Pas Photo berwarna ukuran 4 x 6 ( 3 lembar)
  6. Foto copy pendirian akta perusahaan
  7. Foto copy pelunasan PBB Tahun Terakhir
  8. Foto copy sertfikat tanah / bukti jual beli tanah 1 rangkap
  9. Uraian garis besar rencana proyek (bagi yang melakukan usaha)
  10. Gambar / sketsa tanah yang dimohon
  11. Rekomendasi kelayakan lingkungan
  12. Map snelhecter 2 ( dua ) lembar

Jangka Waktu Penyelesaian Izin

Paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya berkas dan dinyatakan lengkap.

Masa Berlaku Izin

Masa berlaku izin selama 1 (satu) Tahun, dan setiap ada perubahan kepemilikan, alamat perusahaan, sub bidang pekerjaan, diwajibkan untuk melakukan pengajuan kembali terhadap izin.

Biaya / Retribusi

Retribusi biaya administrasi Rp. 100.000,-

Tim Teknis Pemberi Pertimbangan

  1. Dinas Pekerjaan Umum
  2. Badan Pertanahan Nasional (BPN)
  3. Bagian Hukum
  4. Bappeda
  5. Kecamatan
  6. Badan  Lingkungan Hidup
  7. Dinas Pertambangan dan Energi

Prosedur Pelayanan Izin Prinsip Lokasi (IPL)

izin-prinsip-lokasi